Spost.co.id | Jakarta • presiden joko widodo (Jokowi) meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan BPKP serius mengawasi penganggaran dan penggunaan, baik APBN maupun APBD, di lingkungan pemerintah pusat maupun daerah.
Hal ini menyusul banyaknya temuan terkait anggaran yang tidak tepat guna dan tidak tepat sasaran.
Jokowi mencontohkan, ada wilayah yang menganggarkan Rp 2,5 miliar untuk pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Sayangnya, dari jumlah itu, Hanya sekitar Rp 600 juta yang digunakan untuk pengembangan UMKM secara konkret.
Baca Juga : Gegara Baju Merah Bergambar Palu Arit, Pemuda ini ditangkap
Komentar