spost.co.id | OKU Timur – Gubernur Sumatera Selatan H. Herman Deru hadiri gelaran rapat paripurna ke 38 masa sidang II Tahun 2023. di Ruang Rapat Paripurna DPRD OKU Timur. Kamis, (19/1/2023).
Dengan mengusung tema “19 Tahun Kabupaten OKU Timur, Kualitas Infrastruktur Ekonomi dan Sumber Daya Manusia Meningkat, Kontribusi Sektor Unggulan Daerah Nyata Untuk OKU Timur Maju Lebih Mulia“. Rapat paripurna berlangsung khidmat.
Ketua DPRD Kabupaten OKU Timur H. Beni Defitson, S.IP., M.M. memimpin langsung rapat paripurna ke 38 tersebut. Tampak juga turut hadir ketua TP PKK Sumsel Hj Febrita Lustia HD, Ketua KORMI Sumsel Hj. Samantha Tivani, B.Bus., M.IB, juga sejumlah unsur forkopimda plus, para kepala OPD provinsi dan kabupaten OKU Timur, juga beberapa tamu undangan lainnya.
Dalam kesempatan itu, ketua DPRD Kabupaten OKU Timur Beni Defitson menyampaikan, bahwa seharusnya rapat paripurna ini dilakukan pada tanggal 17 Januari 2023 yang lalu.
“Sekiranya rapat paripurna ini diselenggarakan pada tanggal 17 januari, namun Kepala Daerah dan Forkopimda se-Indonesia mengikuti Rakornas yang dipimpin langsung oleh Presiden RI Joko Widodo di Sentul Bogor, maka dari itu rapat ini diundur dan diselenggarakan pada hari ini,” katanya saat membuka rapat.
Dalam kesempatan yang sama, Bupati OKU Timur, Ir, H Lanosin ST mengatakan meski Kabupaten OKU Timur tergolong masih diusia muda, namun sederet prestasi berhasil di, begitu juga dengan sejumlah penghargaan, tentunya prestasi ini akan dipertahankan dan akan ditingkatkan lagi.
Selanjutnya, melalui upaya dan komitmen bersama, keberhasilan pembangunan Kabupaten OKU Timur ini dapat tercermin dari rilis terakhir data BPS pada tahun 2022. Dimana menyebutkan OKU Timur menjadi Kabupaten kedua dengan angka kemiskinan terendah di Sumsel.
Selain itu, OKU Timur juga menjejakan kaki diperingkat ke 5 dengan angka IPM yang tertinggi di Sumsel, lalu menjadi daerah dengan peringkat ke 4 tingkat pengangguran terbuka terendah di Sumsel dan tingkat pertumbuhan ekonomi tertinggi ke 2 di Sumsel bahkan berada di atas angka tingkat pertumbuhan ekonomi provinsi maupun nasional.
